SergapNews.my.id | Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku menerima serangkaian teror dan intimidasi setelah melontarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tekanan tersebut disebut tak hanya menyasar dirinya sebagai aktivis mahasiswa, tetapi juga keluarganya. Pada 14 Februari, ibunya menerima pesan bernada ancaman yang membuatnya ketakutan. “Ibu takut, gus,” demikian bunyi pesan singkat yang kemudian diunggah Tiyo ke media sosial pribadinya sebagai bentuk pengungkapan situasi yang ia alami.
Kepada Tempo pada 17 Februari, Tiyo mengungkapkan bahwa ia menerima pesan WhatsApp berisi ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris. Dalam pesan itu, pengirim menuduhnya sebagai agen asing dan pencari panggung. Sehari setelah ancaman diterima, ia mengaku dikuntit dua orang tak dikenal saat berada di sebuah kedai. “Mereka memotret dan bergegas pergi,” ujarnya. Bagi Tiyo, rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa tekanan yang ia alami telah meluas, tidak lagi sebatas perdebatan gagasan di ruang publik.
Menurut Tiyo, teror mulai muncul empat hari setelah ia mengirim surat kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF). Dalam surat tersebut, ia meminta lembaga internasional itu turut mengawasi tata kelola anggaran pendidikan Indonesia yang, menurutnya, dipangkas untuk mendanai program MBG. Langkah itu dipicu oleh peristiwa di Nusa Tenggara Timur, ketika seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS ditemukan meninggal dunia dan diduga bunuh diri. Informasi yang beredar menyebut korban mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis, yang oleh Tiyo dipandang sebagai ironi serius dalam akses pendidikan. “Ketiadaan perlengkapan sekolah adalah ironi yang tak boleh dianggap biasa,” katanya.
Dalam konferensi pers bersama Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik pada 17 Februari, Tiyo kembali mengkritik prioritas anggaran pemerintah. Ia menyebut program MBG sebagai “Maling Berkedok Gizi” dan menuding program tersebut menyedot anggaran pendidikan hingga Rp223 triliun. Menurutnya, dampak kebijakan itu terasa pada terbatasnya akses pendidikan tinggi dan ketidakpastian nasib guru honorer. Ia bahkan berpendapat bahwa dengan alokasi Rp180 triliun, negara seharusnya mampu menggratiskan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN-PTS-PTKIN). Pernyataan kerasnya terhadap kepemimpinan nasional pun menuai kontroversi.
Di sisi lain, pemerintah membantah keterlibatan dalam dugaan intimidasi tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa tudingan yang mengaitkan pemerintah dengan teror merupakan bentuk penggiringan opini. “Itu menggiring opini seakan-akan pemerintah menekan oposisi, aktivis, atau mahasiswa. Tidak begitu. Apalagi lewat WhatsApp,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil turut menyoroti pentingnya jaminan rasa aman bagi warga yang menyampaikan pendapat, termasuk di lingkungan akademik. Perlindungan tersebut mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, serta kepastian hukum atas setiap dugaan ancaman. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan teror terhadap Tiyo. Kasus ini pun menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya diskusi mengenai keamanan digital, intimidasi, dan ruang kebebasan sipil di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar