Penertiban Satpol PP Surabaya Picu Perdebatan Soal Prosedur dan Keadilan, Warga Sukomanunggal Minta Evaluasi

masukkan script iklan disini

Gambar ilustrasi

Surabaya, SergapNews.my.id – Penertiban yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Sukomanunggal, Surabaya, memicu perdebatan publik terkait prosedur dan rasa keadilan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme penindakan yang diterapkan di lapangan. Mereka menilai, dalam kasus pelanggaran yang tergolong ringan, seharusnya dapat ditempuh melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau langkah administratif yang sah dan terdokumentasi, bukan tindakan langsung tanpa tahapan persuasif.

Sorotan juga mengarah pada aspek transparansi. Warga menilai bahwa setiap tindakan penyitaan atau pengambilan barang semestinya disertai berita acara dan tanda bukti resmi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak warga negara.

Kepala Satpol PP Kelurahan Sukomanunggal, Basuki, sebelumnya menyatakan bahwa tindakan dilakukan karena adanya pelanggaran Perda yang telah lama berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan langsung ditindak.

Pernyataan tersebut menimbulkan respons beragam. Sejumlah pihak berpendapat bahwa meskipun penegakan aturan merupakan kewenangan aparat, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk mengedepankan pendekatan persuasif sebelum langkah represif dijalankan.

Sebagian warga menilai pendekatan yang terlalu cepat pada tindakan tegas berpotensi mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari usaha harian.

Atas polemik ini, warga meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap pola penegakan Perda di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mereka berharap Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya bersama Armuji dapat memastikan penertiban berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Penegakan aturan itu penting, tapi jangan sampai mengabaikan rasa keadilan masyarakat kecil,” ujar salah satu warga.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada ketertiban administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dialog, akuntabilitas, dan prosedur yang jelas dinilai menjadi kunci agar ketertiban umum dapat ditegakkan tanpa menimbulkan luka sosial di tengah masyarakat.