JAKARTA, SergapNews.my.id |Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar persoalan, termasuk kemungkinan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul penangkapan sejumlah kepala daerah dalam OTT KPK, di antaranya Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan serta Muhammad Fikri Thobari yang menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong.
“Soal OTT kepala daerah, kita harus sama-sama melakukan evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait hal tersebut. Apakah mungkin biaya politik terlalu mahal, atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Menurut Puan, evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini penting untuk memastikan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tentang akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih bersih dan berintegritas.
“Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting. Bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga kesadaran bersama untuk saling menjaga,” ujarnya.
Puan menambahkan, upaya perbaikan harus dilakukan di berbagai lini, baik dari sisi regulasi, sistem politik, hingga pendidikan integritas bagi pejabat publik, guna mencegah terulangnya praktik korupsi di tingkat daerah.
“Jadi memang harus dilakukan evaluasi di semua lini terkait hal tersebut,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar