JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung pada hari pertama Dedi menjalankan tugas sebagai Kepala BRAN. Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu agenda awal untuk membahas pelaksanaan Reforma Agraria dan pembagian peran antarinstansi.
Usai pertemuan, Dedi mengatakan pembahasan diarahkan pada upaya menyelaraskan program Reforma Agraria yang selama ini berjalan dengan peran BRAN sebagai lembaga yang baru dibentuk.
"Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dedi.
Menurut Dedi, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Penyelesaian konflik serta pemanfaatan tanah untuk mendukung perekonomian masyarakat juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Karena itu, pelaksanaan Reforma Agraria menurutnya tidak berhenti pada penataan aset berupa sertifikasi tanah, tetapi juga mencakup penataan akses agar tanah yang telah dimiliki atau dikuasai masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, antara lain evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria di lingkungan ATR/BPN, percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria, tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL), serta penerapan kebijakan One Data Agraria.
Dedi mengatakan data akan menjadi salah satu dasar dalam memetakan persoalan agraria dan menentukan langkah penyelesaian.
"Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga," katanya.
Terkait posisi BRAN terhadap Kementerian ATR/BPN, Dedi menyatakan lembaga tersebut tidak mengambil alih kewenangan administrasi pertanahan yang selama ini berada di ATR/BPN.
"Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor," ujarnya.
Di tahap awal pembentukan BRAN, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja lembaga tersebut. Selain itu, BRAN akan membentuk tim ad hoc untuk menangani sejumlah program yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti selama masa transisi.
Dedi menyebut sejumlah pekerjaan tersebut akan menjadi bagian dari penataan awal BRAN, termasuk membangun mekanisme kerja yang melibatkan berbagai instansi dalam penanganan persoalan agraria.
Pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu agenda awal BRAN dalam memetakan program dan persoalan yang berkaitan dengan Reforma Agraria.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar